Previous Next

Pimpin Rakor BBM, Gubernur Hidayat Arsani Tegaskan Distribusi BBM Harus Transparan dan Bebas Monopoli Perbankan

PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tingkat provinsi di Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem guna mengoptimalkan pelayanan publik dan mencegah timbulnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

​Secara tegas, Gubernur menginstruksikan agar sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja. Menurutnya, keterlibatan multi-perbankan sangat krusial guna mempercepat integrasi sistem pelayanan serta memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat konsumen.

​"Saya ingin penyaluran dan sistem pembayaran BBM ini tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," tegas Gubernur Hidayat Arsani di hadapan peserta rapat.

​Gubernur Hidayat Arsani menambahkan bahwa, hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas secara adil.

​Dalam kesempatan yang sama, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memaparkan laporan komprehensif mengenai kondisi riil penyaluran serta tingkat konsumsi energi di lapangan. Laporan tersebut mencakup pasokan Biosolar, Pertalite, hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

​Satriyo menjelaskan bahwa klasifikasi konsumen pengguna Pertalite telah diatur secara ketat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Pengguna yang berhak meliputi sektor transportasi darat, usaha perikanan, layanan umum pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, serta pelaku usaha mikro.

​Pihak Pertamina juga memastikan bahwa ketahanan energi di wilayah Bangka Belitung saat ini berada dalam posisi yang aman. Pasokan berkala terus berjalan lancar melalui dua jalur suplai utama (supply point), yakni Depot Pangkalbalam di Pulau Bangka dan Depot Tanjungpandan di Pulau Belitung.

​"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar. Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," ujar Satriyo.

​Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi vertikal terkait lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan energi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.